GARUTNEWSTODAY.COM – Garut – Skandal data ganda peserta didik PAUD di Kabupaten Garut kian melebar. Setelah kasus Abizar mencuat ke publik, Kepala Sekolah PAUD Harapan Bangsa akhirnya angkat bicara dan mengungkap fakta mengejutkan: tidak hanya satu anak, melainkan diduga ada lima peserta didik yang datanya dicomot dan digunakan oleh TK Sejahtera 2 tanpa izin.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh pihak PAUD Harapan Bangsa saat dimintai klarifikasi terkait munculnya data siswa mereka yang tiba-tiba tercatat aktif di lembaga lain.
“Berdasarkan penelusuran internal kami, bukan hanya Abizar. Ada sekitar lima anak yang secara administrasi terdaftar di kami, tetapi muncul juga di TK Sejahtera 2. Ini sangat janggal,” ungkap Kepala Sekolah PAUD Harapan Bangsa.
Pihak PAUD Harapan Bangsa menegaskan, tidak pernah memberikan izin, rekomendasi, atau menyerahkan data peserta didik kepada TK Sejahtera 2. Oleh karena itu, kemunculan data anak-anak tersebut di sistem sekolah lain diduga kuat merupakan hasil pencurian atau pengambilan data sepihak.
“Anak-anak itu tidak pernah pindah, tidak pernah mengundurkan diri, dan orangtuanya tidak pernah mengajukan mutasi. Lalu datanya diambil dari mana?” tegasnya.
Kepsek PAUD Harapan Bangsa menyebut kejadian ini sebagai pelanggaran serius etika dan administrasi pendidikan, bahkan berpotensi melanggar hukum, karena menyangkut data pribadi anak di bawah umur.
Mencuat dugaan bahwa pengambilan data tersebut dilakukan untuk kepentingan administratif lembaga, termasuk untuk menambah jumlah peserta didik di atas kertas, yang dapat berdampak pada laporan kelembagaan hingga akses bantuan pendidikan PAUD.
“Kalau satu mungkin bisa dibilang salah input. Tapi kalau sampai lima anak, ini sudah pola. Ada indikasi kesengajaan,” kata sumber internal PAUD Harapan Bangsa.
Praktik semacam ini dinilai sangat berbahaya, karena mengorbankan hak anak dan orangtua, sekaligus merusak integritas sistem data pendidikan nasional.
Publik kini menyoroti keras TK Sejahtera 2, yang hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pengambilan data tersebut. Sikap bungkam ini justru memperkuat kecurigaan bahwa data anak-anak PAUD Harapan Bangsa diduga sengaja “dicomot” tanpa prosedur resmi.
Sejumlah pihak mendesak agar Dinas Pendidikan segera melakukan audit digital, menelusuri: siapa operator penginput data, kapan data diambil, dan dari sumber apa data peserta didik tersebut berasal.
Baik pihak orangtua maupun PAUD Harapan Bangsa menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum, terutama jika terbukti ada unsur pemalsuan, penguasaan data tanpa hak, dan manipulasi sistem elektronik.
“Kalau ini dibiarkan, maka sekolah lain bisa seenaknya mengambil data anak. Ini preseden buruk,” tegas Kepala Sekolah.
Kasus ini menegaskan bahwa persoalan data PAUD di Garut bukan lagi insidental, melainkan indikasi adanya praktik sistematis yang merugikan anak dan lembaga pendidikan lain.
Redaksi Garutnewstoday menilai kasus ini layak menjadi atensi serius Aparat Penegak Hukum, karena menyangkut perlindungan data pribadi anak, keabsahan data pendidikan, dan potensi pelanggaran pidana UU ITE serta UU Perlindungan Data Pribadi.
***Red
